Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tuntutan masyarakat dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta dapat dipertanggung jawabkan. UUD Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya hak masyarakat untuk mendapatkan segala kebutuhan yang diharapkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan segala kebutuhan tersebut, dan lingkup layanan tersebut tidak hanya terbatas pada layanan administrative saja, namun meluas seperti layanan penyediaan fasilitas dan utilitas, layanan dalam rangka pengaturan dan pengendalian, pelayanan yang bersifat pembinaan dan layanan yang bersifat informasi, deseminasi.

Tiga fungsi utama birokrasi pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum merupakan salah satu strategi dari strategi – strategi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik, pemerintah yang pro rakyat dan pemerintah yang inovatif.

Tuntutan terhadap pelayanan perizinan usaha yang baik, cepat, mudah dan murah merupakan kebutuhan penting bagi dunia usaha. Dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha maka diperlukan upaya dari pemerintah untuk menerapkan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel

Kabupaten Natuna merupakan salah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memeiliki laut 99,24 % dari total luas wilayahnya sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan pada sektor perikanan. Untuk itu Masyarakat Kabupaten Natuna sebagaian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Dibalik tangkapan yang berlimpah, terdapat kompleksitas regulasi dan dokumen legal yang perlu dipahami dan di patuhi agar usaha mereka dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan Langkah awal penting bagi pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) dalam memperoleh identitas resmi dan legalitas usaha. NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha Tunggal yang memudahkan proses perizinan, tetapi juga bertindak sebagai dokumen legal yang menegaskan keabsahan usaha.

Karakteristik Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau, dimana dari 17 (tujuh belas) Kecamatan hanya 6 (enam) Kecamatan berada pada satu pulau dengan ibukota Kabupaten Natuna, sedangkan 11 (sebelas) Kecamatan berada pada pulau yang berbeda dengan ibukota Kabupaten Natuna. Disamping itu masih banyak masyarakat  khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) di Kabupaten Natuna belum begitu familiar dengan teknologi informasi yang merupakan prasyarat utama pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online. Hal lain yang menjadi pemikiran perlunya upaya peningkatan pelayanan adalah untuk memberikan kemudahan bagi  pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) yang tidak sempat datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Natuna karena kesibukan aktifitas usaha dan juga belum dapat melakukan menginput data usaha secara mandiri secara online di dalam system OSS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Seiring dengan kompleksitas pelayanan publik, maka pemerintah telah mendorong reformasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi pemerintahan secara keseluruhan. Solusi untuk melaksanakan optimalisasi pelayanan publik maka DPMPTSP Kabupaten Natuna membutuhkan perubahan  yaitu melalui program inovasi untuk membantu para pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) Kabupaten Natuna yang tersebar di seluruh kecamatan untuk mendapatkan legalitas usaha (NIB) Maka untuk itu dirancang suatu inovasi pelayanan publik untuk menjawab tantangan sebagaimana tersebut diatas, yang diberi nama Jum’at Impian (Izin Mendatangi Nelayan).

Inovasi pelayanan publik Jum’at Impian adalah pelayanan perizinan dimana petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melakukan pendampingan dan pelayanan setiap hari jum’at di tempat usaha / lokasi para nelayan. Inovasi pelayanan publik Jum’at Impian dilakukan dengan dua cara,  yaitu :

1. Organisasi atau perkumpulan nelayan yang berdomisili di Kecamatan Bunguran besar, dapat menghubungi call center Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, menyampaikan permohonan untuk dapat dilakukan pelayanan Jumát Impian, atau petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melakukan kunjungan setiap jum’at secara berkala sesuai dengan kemampuan anggaran.
2. Nelayan yang berdomisili di luar kecamatan bunguran besar lainnya, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melakukan kunjungan secara berkala sesuai dengan kemampuan anggaran.

1. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan memberikan kepuasan  pelayanan kepada pelaku usaha terhadap pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
3. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya bagi salah satu pelaku usaha prioritas yakni nelayan dalam melakukan pengurusan perizinan.

Memberikan kemudahan kepada Pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) yang mengalami kendala atau hambatan dalam  melakukan input data perizinan  secara mandiri ke dalam aplikasi Online Single Submission (OSS), disebabkan ketidakpahaman dalam penggunaan ilmu teknologi, lokasi pelaku usaha yang berjauhan atau yang berada diluar Kabupaten yang membutuhkan biaya besar untuk datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, dengan mudah mendapatkan legalitas usaha tanpa mengeluarkan biaya, dan dengan waktu yang singkat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) dengan mudah mendapatkan legalisasi usaha perikanan bagi nelayan. Kegiatan usaha mereka terlindungi dan diakui oleh hukum, memudahkan akses ke fasilitas dan layanan pemerintah serta membuka lebih banyak peluang bisnis, sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai investasi daerah.