Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan dan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangannya. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi  dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Natuna perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya sebagai ciri dari penyelenggaraan Negara yang modren khususnya bidang pelayanan publik. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Natuna yang lebih berkualitas, yang menjamin hak-hak warga negara dipandang perlu untuk membentuk Peraturan-peraturan di Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi (PELANDUK BERSEMEDI) adalah inovasi yang menjawab berbagai keritikan, saran dan masukan masyarakat dimana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih dianggap lama. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi  (PELANDUK BERSEMEDI) mencakup semua pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dalam satu hari mesti jadi baik menggunakan layanan online maupun tatap muka.