Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang berada di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas wilayah 264.198,37 km dengan luas daratan 2.001,30 km2 dan lautan 262.197,07 km2, memiliiki 154 pulau dengan 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni, dengan jumlah penduduk sebesar 85.449 (BPS.2023), dengan 17 Kecamatan, 70 desa dan 7 kelurahan.

      Visi Kabupaten Natuna sebagaiman tercantum didalam RPJMN 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”, dimana misi pertama adalah Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini

menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting guna mencapai visi daerah, kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dan masalah kesehatan menjadi bagian yang sangat berpengaruh

      Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan unit kerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dimana berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengendalian daerah. dan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
5. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah;
6. pelaksanaan pengkajian Kebijakan Daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi Daerah;
7. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
8. pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

      Dalam kaitan dengan stunting, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Natuna berkedudukan sebagai Wakil Ketua, Koordinator Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan serta sebagai anggota pada Bidang Bidang Data, Monev dan Knowledge Management.

2. Kondisi Saat ini
    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting secara nasional semakin menurun jika dilihat dari tahun 2021 prevalensi stunting di angka 24,4 persen dan turun menjadi 21,6 persen di tahun 2022, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia target pemerintah angka prevalensi stunting menjadi 14,4 persen di tahun 2024.
   Natuna termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota menjadi lokus stunting yang ditetapkan pada tahun 2018 berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan prevalensi stunting di angka 37,2 persen. Prevalensi stunting Kabupaten Natuna mengalami fluktuatif baik hasil pengukuran melalui ePPGBM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
      Berdasarkan pengukuran SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Natuna mengalami kenaikan dari 17,8% (2021) menjadi 18% (2022), demikian halnya dengan hasil pengukuran ePPGBM juga mengalami kenaikan dari 11,77% (2021) naik menjadi 11,93% (2022).
      Berdasarkan pengukuran ePPGBM se Provinsi Kepulauan Riau, prevalensi stunting Kabupaten Natuna untuk Tahun 2022 dan 2023 tertinggi se Provinsi Kepulauan Riau, dan berdasarkan pengukuran SSGI Kabupaten Natuna tahun 2022 menempati urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Lingga. 
       Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabpaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Dan untuk Kabupaten Natuna
pelaksanaan intervensi penurunan stunting belum berjalan dengan baik dan berakibat pada masih tingginya prevalensi stunting Kabupaten Natuna, hal ini disebabkan oleh :
1. Lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah pengampu stunting dengan kecamatan dan desa       dalam kegiatan penurunan stunting.
2. Aksi penurunan stunting belum terlaksana secara terpadu dan terintegrasi dimana masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan dan desa berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatan percepatan penurun stunting dan belum terfokus pada kelompok sasaran.
3. Belum adanya sistem informasi terpadu yang bisa dijadikan penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penanganan stunting secara holistik integratif tematik dan spasial.
4. Data stunting sulit di akses karena berada di sistem perangkat daerah tertentu.

Berdasarkan penjelasan penyebab diatas dan kondisi yang diharapkan maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya terobosan atau inovasi dalam rangka penuruan angka stunting dengan menguatkan perencana, pelaksanaan dan pemantauan penanganan stunting secara holistik integratif tematik dan spasial dengan memanfaatkan penggunaaan digitalisasi, dan akan diuraikan dalam penulisan Proyek Perubahan dengan judul Strategi Pencegahan Prevalensi Stunting melalui SiPENTING NATUNA (Sistem Informasi Perencanaan